JDI Hukum Kota Semarang

Kota Semarang perlu menerbitkan Raperda Penanggulangan Bencana dengan Landasan Konstitusional yaitu Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana termuat pada Bagian Pembukaan alinea 4 “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum” dan Pasal 28 A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhakmempertahankan hidup dan kehidupannya” serta Pasal 28 I ayat (4) “Perlindungan, pemajuan,penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Kata Pengantar

Pengelolaan produk-produk hukum Pemerintah Kota Semarang merupakan salah satu Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Hukum Setda Kota Semarang. Berkaitan dengan tugas tersebut, Bagian Hukum sepatutnya memiliki perangkat yang sistematis seperti yang telah dimiliki selama ini yaitu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Keberadaan dari JDIH sendiri berlandaskan pada konsep sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib,  terpadu dan berkesinambungan. Dengan adanya JDIH tersebut tentunya dapat memberikan pelayanan informasi hukum secara lebih cepat dan akurat sesuai kebutuhan.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota).

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.